Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu   »   Melayani dengan Senyum, Salam dan Sapa - Berupaya mewujudkan Komitmen Visi, Misi dan Motto KP2T - Pelayanan secara Tepat, Tanggap, Transparan dan Tuntas - Penyajian Data yang Akurat, Valid dan Aktual - Tanggap akan Keluhan, Pengaduan, Saran dan Kritikan - Tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun - Bersikap jujur, objektif dan Akuntabel dalam melaksanakan tugas - Menghindari Pertentangan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas

Sabtu

Persyaratan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Yang Berada Dilintas Wilayah

A. PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TELAH MEMILIKI HAK ATAS TANAH
(berlaku sampai 01 Oktober 2014)
  1. Surat Permohonan
  2. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah;
  3. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; dan
  4. Hasil penilaian usaha Perkebunan. 

B. PENGAJUAN IZIN BARU
  1. Surat Permohonan;
  2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahan;
  3. NPWP dilengkapi dengan surat keterangan sedang tidak dalam terhutang pajak dari Kantor Perpajakan
  4. Surat Izin Tempat Usaha/  SIUP;
  5. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/  Kota dari Bupati/  Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur; 
  6. Izin lokasi dari Bupati/ Walikota yg dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100. 000 atau 1 : 50. 000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
  7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta dari kawasan hutan;
  8. Jaminan pasokan bahan baku (format lihat lampiran IV dan lampiran XII);
  9. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil Perkebunan termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
  10. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/  Walikota sesuai kewenangan;
  11. Pernyataan Kesanggupan :
  • Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system untuk melakukan pengendalian organisme penggangu tanaman (OPT);
  • Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system untuk melakukan pembukaan  lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  • Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  • Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan (format lihat lampiran X);
  • Surat peryataan dari pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas, (format lihat lampiran XI).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar