Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu   »   Melayani dengan Senyum, Salam dan Sapa - Berupaya mewujudkan Komitmen Visi, Misi dan Motto KP2T - Pelayanan secara Tepat, Tanggap, Transparan dan Tuntas - Penyajian Data yang Akurat, Valid dan Aktual - Tanggap akan Keluhan, Pengaduan, Saran dan Kritikan - Tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun - Bersikap jujur, objektif dan Akuntabel dalam melaksanakan tugas - Menghindari Pertentangan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas

Sabtu

Persyaratan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), Yang Berada Dilintas Wilayah


  1. Surat Permohonan
  2. Profil Perusahaan meliputi Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  3. NPWP dilengkapi dengan surat keterangan sedang tidak dalam terhutang pajak dari Kantor Perpajakan
  4. Surat Izin Tempat Usaha;
  5. Rekomendasi kesesuaian dengan Pererencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/ Kota dari Bupati/ Walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur;
  6. Izin lokasi dari Bupati/ Walikota yg dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100. 000 atau 1 : 50. 000 cetak peta dan file elektronik sesuai dengan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
  7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
  8. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk recana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
  9. Izin  Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangan 
  10. Pernyataan Kesanggupan: 
  • Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme penggangu tanaman (OPT);
  • Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pembukaan  lahan tanpa bakar serta pegendalian kebakaran;
  • Memfasilitasi pembagunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  • Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan (format lihat lampiran X);
  • Surat peryataan dari pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas, (format lihat lampiran XI).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar