Persyaratan Menerbitkan Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Dari Gubernur Untuk IUP-B/ IUP-P/ IUP Yang Diterbitkan Oleh Bupati Atau Walikota


  1. Surat Permohonan
  2. Profil Perusahaan meliputi Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  3. NPWP dilengkapi dengan surat keterangan sedang tidak dalam terhutang pajak dari Kantor Perpajakan
  4. Izin Lokasi dan atau SK-HGU yg dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100. 000 atau 1 : 50. 000 cetak peta dan file elektronik sesuai dengan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain
  5. Pernyataan Kesanggupan :
  • Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system untuk melakukan pengendalian organisme penggangu tanaman (OPT);
  • Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system untuk melakukan pembukaan  lahan tanpa bakar serta pegendalian kebakaran;
  • Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  • Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan (format lihat lampiran X);  
  • Surat peryataan dari pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas, (format lihat lampiran XI)
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu   »   Melayani dengan Senyum, Salam dan Sapa - Berupaya mewujudkan Komitmen Visi, Misi dan Motto KP2T - Pelayanan secara Tepat, Tanggap, Transparan dan Tuntas - Penyajian Data yang Akurat, Valid dan Aktual - Tanggap akan Keluhan, Pengaduan, Saran dan Kritikan - Tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun - Bersikap jujur, objektif dan Akuntabel dalam melaksanakan tugas - Menghindari Pertentangan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas